WALHI jatim

2007-04-24T04:01:00.000+07:00

MAHASISWA AKSI LUMPUR LAPINDO DI ITS BERUJUNG DO

Siaran Pers, 22 April 2007

Bencana ekologis semburan lumpur panas Lapindo yang telah berlangsung selama hampir 1 tahun. Ribuan warga telah menjadi korban, mereka terpaksa mengungsi karena rumah dan alat produksi (tanah, sawah dll) yang menopang hidup mereka sehari-hari tenggelam oleh lumpur panas Lapindo. Lebih dari itu, kehidupan sosial, nilai-nilai budaya, rasa aman, kenyamanan juga turut hilang bersama hilangnya rumah mereka. Dan ternyata penderitaan warga korban tidak berhenti sampai disana, sampai saat ini kejelasan nasib mereka terus dipermainkan. Ganti rugi yang mereka tuntut terus ditarik ulur oleh pihak Lapindo dengan berbagai alasan, misalnya masalah sertifikat tanah dan data harta benda mereka yang tenggelam.

Sebenarnya berbagai pihak telah ikut terjun dalam kasus semburan lumpur panas Lapindo ini, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa setempat. Tak luput institusi pendidikanpun turut terjun dalam kasus ini, misal ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya. Berdasarkan presentasi ITS dalam rapat yang direncanakan tertutup (namun lebih dulu diketahui media) pada 16 Juni 2006 di Gedung Rektorat ITS lt. 2 yang dihadiri oleh ITS, Lapindo Brantas Inc, BPMIGAS, Bappedal Jatim, dan Pemkab Sidoarjo. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa ITS telah membentuk Tim Task Force Bencana Lumpur anggota tim ini sebagian besar dari LPPM ITS. Tim ini yang terbagi menjadi 4 tim, diantaranya:

* Tim Sosial Masyarakat (A) : melakukan pendataan korban dan calon korban, termasuk aset-aset yang dimiliki korban seperti rumah dan isinya, tanah, sawah. Tim ini sempat melakukan verifikasi data aset yang dimiliki korban dengan data yang dimiliki ITS di ITS dengan memanggil korban ke ITS. Selain itu tim ini juga melakukan penghitungan dan mekanisme ganti rugi terhadap korban serta mempersiapkan relokasi korban.
* Tim Penanganan Lumpur Permukaan (B) : menentukan metode dan membuat desain detail untuk relokasi lumpur Lapindo permukaan. dalam presentasinya, ITS telah mengusulkan pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong dan laut. Walaupun saat itu usulan pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong harus ditreatment terlebih dahulu. Dalam prakteknya lumpur Lapindo jadi dibuang ke Kali Porong dan laut tapi tanpa proses treatment.
* Tim Penanganan Lingkungan (C) : melakukan penelitian terhadap kandungan kimia dari gas dan lumpur Lapindo. Dalam presentasinya, hasil penelitian ITS di 3 titik menyatakan bahwa lumpur Lapindo tidak mengandung fenol sama sekali tapi saat itu hasil penelitian PU menyatakan bahwa lumpur Lapindo yang diambil di 2 titik mengandung fenol 3,37 mg/L dan 4,25 mg/L. Mengapa hasilnya berbeda ?
* Tim Bawah Permukaan/Sub-surface (D) : melakukan kajian geologi dan menentukan penyebab semburan lumpur dan penanganannya.

Sebagai bentuk solidaritas, beberapa mahasiswa ITS mengadakan aksi â€œSeminar Jalananâ€ dengan tema â€œMenggugat Perselingkuhan Pemilik Modal â€“ Pemerintah â€“ Kampus Dalam Kasus Lumpur Lapindoâ€ yang dilaksanakan pada 6 Maret 2007 di depan pintu masuk Gedung Rektorat ITS (kronologi aksi terlampir). Waktu itu aksi juga diikuti oleh alumni ITS dan beberapa korban lumpur Lapindo. Layaknya seminar pada umumnya, seminar ini dilakukan secara tertib, terdapat moderator dan peserta seminar serta didalamnya terdapat proses diskusi yang cukup sehat.

Dalam seminar tersebut korban menyatakan bahwa ITS telah melakukan pendataan terhadap mereka dan saat didata para pendata (surveyor) manyatakan bahwa data tersebut nantinya untuk kepentingan warga saat meminta ganti rugi ke Lapindo. Namun berulang kali mereka meminta data ke ITS sebagai bahan pembanding data yang dimiliki oleh Lapindo dan untuk menuntut ganti rugi, anehnya pihak ITS dengan berbagai alasan tidak berkenan memberikan data tersebut. Korban menyatakan bahwa saat ini sangat susah untuk melakukan pendataan terhadap rumah dan asset mereka yang terendam lumpur Lapindo. Maka, saat itu juga massa aksi berinisiatif untuk menemani korban meminta data ke LPPM ITS. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang ternyata hasilnya sama seperti sebelumnya, warga hanya dijanjikan akan diberi data.

Ternyata 1 bulan setelah aksi, 3 mahasiswa peserta aksi dipanggil oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) yang sengaja dibentuk karena adanya aksi tersebut. Pemanggilan ketiga mahasiswa ini terkait adanya sangkaan (dugaan) atas pelanggaran SK Rektor ITS Nomor 3709/K03/KM/2007 tentang Peraturan Tata Kehidupan Kampus dalam aksi tersebut. Dalam surat panggilan tersebut disebutkan jika tidak menghadiri panggilan ini, maka mahsiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yaitu dicabut haknya sebagai mahasiswa ITS (surat pemanggilan terlampir). Ketiga mahasiswa yang dipanggil diantanya:
1. Yuliani (Perencanaan Wilayah dan Kota â€“ FTSP ITS)
2. Tomy Dwinta Ginting (Perencanaan Wilayah dan Kota â€“ FTSP ITS)
3. Beny Ihwani (D-III Teknik Mesin â€“ FTI ITS)

Selanjutnya, Tomy Dwinta Ginting dan Beny Ihwani memenuhi panggilan pada hari Senin, 9 April 2007 pukul 15.00 WIB. Dan Yuliani yang sebelumnya sakit memenuhi panggilan kedua pada hari Jumat, 13 April 2007 pukul 15.30 WIB di ruang Pembantu Rektor III ITS. Di hadapan 5 anggota TPP yang diketuai oleh Prof. Dr. Taslim Ersam, MS (Guru Besar Kimia FMIPA ITS) itu, setiap orang diminta mengisi dan menandatangani puluhan pertanyaan terkait identitas lengkap mahasiswa, verifikasi aksi seminar jalanan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan menurut kami, hal tersebut mirip dengan proses pemeriksaan kepolisian. Ketua TPP Prof.Dr.Taslim Ersam, MS juga meminta kami orang tersebut menuliskan nama-nama seluruh peserta aksi lainnya, namun permintaan tersebut ditolak.

Beberapa hari setelah pemanggilan, Pembantu Rektor III ITS, Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng., menyatakan di beberapa media bahwa mahasiswa yang dipanggil TPP terkait aksi seminar jalananan pada tanggal 6 Maret 2007 bisa dikenai sanksi berupa skorsing dan atau dicabut haknya sebagai mahasiswa ITS (Drop Out, DO). Menurut beberapa keterangan, sanksi akan dijatuhkan selambat-lambatnya 3 minggu lagi (minggu ke-13 perkuliahan). Dan perlu diketahui sanksi skorsing selama 1 semester juga pernah dijatuhkan oleh ITS pada 10 mahasiswa yang mengadakan kegiatan melebihi jadwal yang ditentukan oleh pihak Rektorat. Selain itu, sanksi skorsing 2 semester juga pernah dijatuhkan pada seorang mahasiswa yang menulis pamflet tentang â€œ10 dosa besar Rektor ITSâ€.

Setelah memenuhi panggilan Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) ITS tersebut, maka kami menyatakan:

1. TPP ITS yang dibentuk pada 9 Maret 2007 melalui SK Rektor Nomor 1456.8/K03/KM/2007 itu merupakan bentuk pengalihan masalah. Sebab yang seharusnya dibentuk ialah tim untuk mengusut penyimpangan peran ITS dalam kasus semburan lumpur Lapindo, khususnya terkait proses dan hasil pendataan korban lumpur Lapindo di Porong.
2. ITS telah memberangus kebebasan mahasiswa untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Bahkan untuk mengatur dan membatasi semua aktivitas mahasiswa, ITS membuat Peraturan Tata Kehidupan Kampus.
3. TPP ITS atau Rektor ITS sekalipun tidak memiliki wewenang hukum untuk menyidik, mengadili, menghakimi para peserta aksi seminar jalanan atau bahkan memberi sanksi atas suatu perbuatan sebelum perbuatan tersebut dinyatakan melanggar hukum oleh pihak yang berwenang.

Contact Person :
Yuliani (085648027407, email: yuli_kaumlarat@yahoo.co.id )
Tomy Dwinta Ginting (08563059408, email: bung_tomy@yahoo.com)
Beny Ihwani (085649550044)

2006-12-06T18:57:00.000+07:00

Pernyataan dan Tuntutan Walhi Jawa Timur Terhadap PT. Ajinomoto Ind.

Press Release Surabaya, 6 Desember 2006

Pabrik Ajinomoto Ind merupakan badan hukum Penanaman Modal Asing dari Jepang, Pembangunan sejak tahun 1967 di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak membawa berkah bagi warga setempat sekitar bangunan pabrik, namun hanya membawa malapetaka bagi warga desa.

Sudah proses pembangunannya tidak melibatkan warga desa, padahal warga desa memiliki Hak atas Informasi dan peran serta dalam pembangunan. Semenjak berdirinya Ajinomoto di desa Mlirip, justru beberapa kali melakukan penggusuran daerah permukiman, pertanian serta fasilitas desa seperti jalan, Mushola, Parit, dan tanah kas desa.

WALHI JAWA TIMUR menuntut :

PT. Ajinomoto Ind. mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup sejak tahun 1999.
Pemerintah Kabupaten melakukan sikap keberpihakan kepada korban.

- Dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia sesuai Konsttitusi.

- Meninjau ulang AMDAL dengan melibatkan partisipasi warga sebagaimana sesuai PP Nomor 27 Tahun 1999.

- Audit sosial, ekonomi dan lingkungan hidup kepada pihak PT Ajinomoto dengan dengan sepenuhnya melibatkan masyarakat.

lebih lengkap...

Ridho Saiful Ashadi

Direktur Walhi Jawa Timur

HP : 08155093589

2006-11-24T12:08:00.000+07:00

Press Release, 24 November 2006

19 JUTA PENDUDUK JATIM TERANCAM KECELAKAAN INDUSTRI MIGAS

Lagi, daftar panjang kecelakaan migas di tengah permukiman padat terjadi dengan meledaknya pipa milik Pertamina yang berdekatan dengan pusat semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo (22/11). Ledakan yang disertai api yang membumbung tinggi 500 - 1000 meter ini menurut beberapa keterangan terlihat sampai ke Lamongan, Mojokerto, dan Malang. Sesaat kemudian menyembur api hingga 50 meter selama 10 – 15 menit. Setalah semburan api di titik ledakan ini terhenti, kemudian keluar semburan api setinggi kurang lebih 15 meter dari flare milik Pertamina di Desa Permisan, sekitar 3 km ke arah timur dari lokasi ledakan selama kurang lebih 1 jam.

Lebih lanjut...

Contact Person:

Ridho Saiful Ashadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim (08155093589/ 03171116367)

Yuliani, Kadiv. Informasi, Kampanye dan Database Eksekutif Daerah Walhi Jatim (085648027407)

2006-11-18T13:35:00.000+07:00

Semacam Pengantar

Apa hubungannya lingkungan hidup dan seni rupa? ...
Karena itu, pameran lukisan yang digelar oleh Walhi Jatim ini tergolong istimewa ...
lebih lanjut ...

2006-11-18T13:31:00.000+07:00

Pameran Seni Rupa

Kartun & Fotografi Tiga Ruang Satu Harapan

Semakin sempitnya ruang berekspresi (galeri seni) yang ‘murah’ menjadi pijakan kami untuk menawarkan ruang berekspresi bagi publik, seniman dan budayawan dalam melaksanakan aktifitas berkesenian di galeri kami. Sebagai launching “Green Gallery Rumah Pucang”, kami menyelenggarakan pameran perdana pada tanggal 19 November – 3 Desember 2006 di Jl. Pucang Anom Timur II / 21, Surabaya. Lebih lanjut....

2006-09-20T22:33:00.000+07:00

Press Release, 20 September 2006

BUANG LUMPUR PICU KONFLIK HORISONTAL

Menolak membuang lumpur ke laut atau sungai bukan hanya sekedar memikirkan keselamatan ekosistem hewan dan tanaman saja. Justru hal ini terkait erat dengan mata rantai makanan yang kemudian akan berpengaruh pada keselamatan manusia. Opini yang dikembangkan saat ini bahwa pihak yang menolak membuang lumpur ke Kali Porong dan laut hanya sekedar memikirkan keselamatan ikan-ikan saja tanpa memikirkan keselamatan manusia...[lebih lanjut]

2006-09-11T21:30:00.000+07:00

PERGERAKAN TNI SEIRING DENGAN PERGERAKAN LUMPUR

Sejak 28 Agustus 2006 Lapindo telah memasang pipa pembuangan lumpur ke Kali Porong dan dengan sengaja Lapindo membuang air lumpur berwarna merah tanpa treatment ke Kali Porong. Pembuangan air lumpur ini dilakukan di luberan lumpur terluar di Desa Pejarakan Kecamatan Jabon dengan menggunakan pipa karet kira-kira sepanjang 300 meter yang dipompa dengan diesel raksasa........[lebih lanjut]

2006-09-08T19:13:00.000+07:00

Permintaan WALHI Jatim Untuk Upaya Government Standing

Kepada :

Yth. Gubernur Jawa Timur
Jalan Pahlawan 118
Surabaya

Dengan hormat,

Praktik pertambangan Illegal yang dilakukan PT. LAPINDO BRANTAS, INC di lokasi sumur Banjar Panji I di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo....[lebih detail]

2006-09-05T18:45:00.000+07:00

Press Release, 5 September 2006

WALHI JATIM TOLAK PEMBUANGAN LUMPUR LAPINDO

KE BADAN SUNGAI DAN LAUT

Dengan hanya menggunakan tiga parameter, yaitu parameter minyak, lemak, dan pH (tingkat keasaman), Lapindo menyatakan bahwa air lumpur layak dibuang ke laut.

Terlepas dari apakah tiap parameter memenuhi baku mutu atau tidak, yang perlu dicermati adalah berapa banyak kandungan kimia maupun fisik lumpur yang akan dibuang ke laut.

Dengan tidak memperhatikan baku mutu saja, apakah kandungan kimia lumpur akan dibuang ke laut begitu saja ? Apa jaminan jika kandungan kimia dalam lumpur tersebut tidak merusak dan mengganggu ekosistem sungai maupun laut?

Dari aspek fisik, lumpur Lapindo memiliki butiran yang sangat halus, yaitu sekitar 0,0039 milimeter atau tergolong larutan koloid, yaitu larutan yang sangat sulit dipisahkan antara air dan material padatan. Sehingga tidak mungkin dibuang begitu saja ke badan sungai maupun laut.

Dengan sifat lumpur yang demikian, patut dipertanyakan seberapa efektif rencana Lapindo melakukan Water Treatment Plant ? Mengapa Lapindo baru sekarang berniat melakukan treatment disaat volume lumpur sangat besar dan mendekati musim hujan? Bukankah treatment ini telah disuarakan berbagai ahli sejak pertengahan bulan Juni 2006.

Namun hal mendasar yang harus menjadi perhatian Lapindo adalah apakah Lapindo telah menyampaikan rencana pembuangan air lumpur, baik ke badan sungai ataupun ke laut, kepada masyarakat pesisir pantai, khususnya masyarakat pesisir di Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, dan Madura, yang catatannya mereka adalah warga Nahdliyin mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan dan petambak, yang akan terkena dampak dari pembuangan lumpur ini. Apakah masyarakat juga telah tahu apa dampak dari pembuangan air lumpur ke badan sungai ataupun ke laut ? [lebih detail]

2006-09-01T17:58:00.000+07:00

Press Release, 1 September 2006

WALHI JATIM PERTANYAKAN 11 RIBU TENTARA DI LOKASI BANJIR LUMPUR PANAS

11 ribu personel TNI-AD dengan persenjataan lengkap (M16) diterjunkan di lokasi semburan lumpur panas Porong Sidoarjo.

Sebenarnya apa misi dan tugas para tentara ini ? Atas permintaan siapa mereka bertugas ? Dan mengapa harus diturunkan tentara sebanyak itu apalagi dengan persenjataan lengkap ?

Jika menilik beberapa industri pertambangan besar di wilayah-wilayah lain di Indonesia, industri pertambangan memang cenderung melakukan pengerahan tentara. Hal ini disebabkan karena (1) usaha pertambangan selalu berhubungan dengan pengerukan kekayaan alam yang sangat besar dan cenderung bergesekan dengan hak-hak rakyat atas sumber kekayaan di wilayah yang dikeruk, sehingga dibutuhkan (2) pengamanan modal yang telah diinvestasikan.
Terkait dengan diterjunkannya 11 ribu personel tentara ini, Pangdam V Brawijaya harus menjelaskan kepada rakyat, untuk apa tentara ini diterjunkan.

[lebih detail]

2006-08-26T18:59:00.000+07:00

Press Release, 26 Agustus 2006

INDUSTRI MIGAS MENGGADAIKAN NYAWA WARGA

Nampaknya telinga dan mata rakyat Indonesia mulai terbiasa mendengar berita bencana yang memakan ribuan nyawa korban. Mulai dari bencana alam hingga bencana yang terjadi karena ulah manusia dan perusahaan. Faktanya, adanya industri migas juga turut andil menyumbang terjadinya bencana. Di Bojonegoro misalnya, hingga saat ini telah terjadi ratusan bencana yang diakibatkan karenanya. Mulai dari ledakan sumur dan pipa, pencemaran gas, kebisingan dll, meledaknya sumur migas Sukowati 5 pada tanggal 29 Juli 2006 yang memakan korban warga dari 3 desa (Desa Campurejo Kec. Bojonegoro, Desa Ngampel dan Sambiroto Kec. Kapas) hanya salah satu contoh kejadian saja. Memang tidak semua kejadian tersebut terekam oleh media sehingga tidak banyak orang yang tahu betapa berbahayanya tinggal di sekitar industri migas.

Bojonegoro merupakan wilayah padat penduduk yang kaya akan sumber migas dengan potensi cadangan minyak sebesar 837,5 juta barrel. Jika total potensi cadangan minyak Blok Cepu 873,4 juta barrel, maka sebanyak 95,89% minyak di Blok Cepu berada di Bojonegoro. Saat ini, h a m p i r seluruh wilayah Bojonegoro telah d i k a p l i n g untuk d i k e r u k migasnya. Artinya lebih dari 1,2 juta penduduk Bojonegoro hidup berdampingan dengan risiko terjadinya kecelakaan industri migas.

Pemerintah dan pengusaha industri migas sebenarnya mengetahui risiko-risiko yang akan muncul dari industri migas, khususnya di tengah permukiman padat. Seharusnya peringatan dini (early warning) akan terjadinya bencana dapat disosialisasikan ke warga. Namun faktanya warga di sekitar sumur eksplorasi maupun eksploitasi migas sama sekali tidak mengetahui risiko tersebut karena memang informasi tersebut sengaja ditutup rapat-rapat baik oleh pemerintah maupun pihak pengusaha.

Dan ironisnya, pernyataan-pernyataan pejabat publik di media masa ketika menanggapi beberapa kecelakaan industri migas sangatlah memalukan dan terkesan lepas tangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla misalnya, menyatakan bahwa pemerintah lepas tangan dalam kasus ledakan sumur migas Sukowati dan terjadinya bencana ini adalah resiko rakyat Indonesia yang tinggal di negeri yang kaya akan migas. Pernyataan di atas membuktikan pemerintah lebih giat memungut hasil produksi migas ketimbang melindungi warganya dari risiko bencana yang ditimbulkannya.

Yang patut menjadi pertanyaan adalah dengan cadangan minyak di Bojonegoro yang begitu besar, berapa sebenarnya yang didapat oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ? Apakah cukup sepadan dengan risiko mengorbankan keselamatan warga, produktifitas warga, dan kelangsungan lingkungan hidup ?
Pemerintah dan perusahaan migas selama ini yang selalu menjanjikan ke warga dengan adanya industri migas di tengah-tengah warga akan membawa kesejahteraan. Janji tersebut hanya janji semu yang sampai sekarang tidak pernah terbukti. Beberapa data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bojonegoro terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2001 jumlah penduduk miskin 32%, pada tahun 2005 meningkat menjadi 41%. Maka yang benar dari adanya industri migas adalah keselamatan warga terancam, produktifitas warga menurun yang berarti memiskinkan warga, dan kelangsungan lingkungan hidup terancam.

Oleh karenanya dengan ini kami mendesak :
1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus menjamin keselamatan warga dan produktifitas warga di sekitar industri migas tidak terganggu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi warga dari ancaman industri migas.
2. Pemerintah harus segera mengevaluasi seluruh kebijakan dan tindakannya atas ijin eksplorasi dan eksploitasi migas di Bojonegoro. Jika memang industri migas tersebut membahayakan rakyat, maka pemerintah harus berani dan tegas mencabut ijin operasi pertambangan tersebut.

Organ Revolusi Anak (ORA)
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jatim

Cp : Robby (081 3359 79043)
Yuliani (085 6480 27407)

2006-08-24T21:19:00.000+07:00

Mobilisasi Warga Desa Jatirejo Untuk Tanda Tangan Surat Pernyataan Secara Paksa

Fakta
Pada tanggal 22 Agustus 2006, tim 5 (tim yang memfasilitasi warga untuk menandatangani Surat Pernyataan) memobilisasi masyarakat desa Jatirejo, RT 5 hingga RT 11, Kecamatan Porong ke pendopo Sidoarjo sebanyak 8 bis untuk menandatangani Surat Pernyataan secara paksa.

[lebih detail]

2006-08-24T20:29:00.000+07:00

GSE (GREEN STUDENT ENVIRONMENTALIS) BERANI BEDA!!!!!!!
Terobosan baru yang juga merupakan solusi bagi kaum muda yang pengen berfikir beda dan inovatif adalah slah satu program yang dicetuskan Walhi dan digerakan serentak di seluruh Indonesia.
Ga’ muluk-muluk kok kegiatannya, Cuma bikin pelatihan buat pemuda Indonesia yang sedang berada pada usia 18-20 th (18+), kenapa itu yang dipilih ???, banyak sih alasannya, tapi yang jelas pada usia tersebut anak muda lagi produktif banget masa berpikirnya, lagian aktivitas di kampusnya juga belum seberapa padet. Itu makanya kawan-kawan di Walhi mengkhususkan program ini buat temen-temen usia 18+. Eits… jangan berkecil hati dulu lho buat temen-temen yang umurnya lebih dari 20th , nyante aja masih boleh ikut kok, bukan aturan saklek he..he..he...
Yang kawan-kawan Walhi harapin dari diadakannya program ini adalah terciptanya Environmental-environmental baru yang mau menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lainnya, bukan beda penampilan ya tentunya, tapi berbeda dalam berfikir, berpendapat dan mencetuskan ide-ide serta menuangkan idenya dalam keseharian. Ga’ berat kok, yang jelas kandidat environmentalis baru ga dituntut untuk mendefinisikan, apalagi berfikir muluk tentang kajahatan lingkungan di luar sana, so easy man, percaya deh… yang kami tanamkan adalah think localy and act localy. Ga’ susahkan, yap bener banget jadi environmentalis itu gampang kok. Ga percaya..???cobain aja atau main ke rumah komunitas Walhi di Jl Pucang Anom Timur II No.21, ditunggu ya... Tambah penasaran ya…. Terusin bacanya……!!!!
Bukan cuma itu, proses pembelajaran yang diterapin ternyata asyik banget lho.. ga ada pendefinisian, jadi kita diajak untuk mendefinisikan sesuatu, misalnya aja kata environmentalis, ga’ perlu ngebahas ‘environmentalis itu adalah….’ atau ‘menurut …. Environmentalis adalah….’, kuno man..!!, basi banget. Disini kita belajar bareng dan merumuskan sesuatu bareng-bareng juga. Tambah penasaran kan…???? Yuk….lanjut…
GSE ini kita kemas dalam bentuk training selama 3 hari, dijamin ga bosen deh, di sini juga bukan cuma diskusi, tapi bermain, makan bareng sampe’ menemukan ide baru, pokoknya asyik deh….weits…hampir ketinggalan, training GSE ini garatis lhoo. Tambah sip aje nih Walhi, banyak duit ye….bagi donk…!!! . Di sini dikumpulin beberapa berondong eh.. sori salah, anak-anak muda usia 18+ se-Surabaya jadi ‘otomatis’ bisa sambil “cp-cp”(curi-curi pandang maksudnya), he..he.. becanda’ kok yang pasti di GSE Training ini temen-temen bisa nambah jaringan dan ketemu banyak orang, siapa tau mimpinya sama dan akhirnya bisa ngewujutin mimpi itu bareng-bareng, keren kan..
Tertarik ya….hayo ngaku……jujur......pokoknya ditungguin-lah kedatengan temen-temen di rumah komunitas kita, jangan lupa ya Jl. Pucang Anom Timur II No.21. Dah dulu ya capek nih cerita terus. (ria)

2006-08-05T19:48:00.000+07:00

Surabaya, 3 Agustus 2006
No. 4 /S/VIII/2006

Yth.:
PT. Perhutani
qq. Perhutani Unit II Jawa Timur
Di Jl. Gentengkali 49
Surabaya

Hal : S O M A S I

Dengan hormat.

Kami Aliansi Pembela Rakyat Sendi (APRS), beralamat sekretariat di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Jl. Pucang Anom Timur II / 21 Surabaya dan Lembaga Hukum & HAM Keadilan Indonesia (LHKI) Surabaya di Jl. Kalimas Udik I / 7 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2006, dengan ini menyampaikan somasi atau peringatan kepada PT. Perhutani sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 2 Maret 2006, Perhutani melalui Ir. Eka Muhammad Ruskanda, Pegawai Perhutani yang beralamat di Jl. Danau Sentani Tengah II H2F 13 RT. 06 RW. 13 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Malang, telah melaporkan masyarakat yang tergabung dalam FPR Mojokerto tersebut ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto dengan tuduhan “melakukan serobot tanah milik Perhutani”, sehingga berdasarkan laporan tersebut maka beberapa warga yang tergabung dalam FPR Mojokerto tersebut telah dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan perambahan serta menduduki hutan sebagaimana menurut UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan.

2. Bahwa berdasarkan surat-surat yang diterbitkan Perhutani KPH Pasuruhan di Jl. Terusan Kawi 1 Malang serta KPH Pacet di Jl. RA. Kartini 41 Pacet, Mojokerto, maka dapat dikonklusikan bahwa perbuatan laporan ke Polres Mojokerto tersebut atas perintah jabatan dalam PT. Perhutani.

3. Bahwa perbuatan hukum Perhutani dalam melaporkan warga yang tergabung dalam FPR Mojokerto yang melakukan reklaim terhadap eksistensi Desa Sendi di kawasan Pacet Selatan tersebut di samping merupakan tindakan yang memicu perlawanan masyarakat, juga tindakan yang sembrono, dalam sudut pandang hukum tidak terukur secara jelas dan pasti, sebab Perhutani melakukan klaim lahan eks Desa Sendi tersebut dengan alasan bahwa Boschwezen di Jaman Kolonial Belanda telah melakukan “pembebasan” tanah warga Desa Sendi didasarkan pada bukti Berita Acara Tukar Menukar dan Pemberian Ganti Rugi Selanjutnya, Nomor 1 - 1931, tanggal 21 Nopember 1931 dan Nomor 3 - 1932, tanggal 10 Oktober 1932, hal mana untuk kawasan Desa Sendi dibebaskan seluas 72, 55 hektar dan yang tidak dibebaskan seluas 50 hektar. Tetapi ternyata dalam kenyataannya Perhutani melakukan klaim terhadap Desa Sendi secara utuh, sehingga dalam hal ini Perhutani telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebab telah melakukan perbuatan “mengeliminasi” hak milik atas tanah maupun persekutuan Desa milik masyarakat yang dilindungi secara konstitusional.

4. Bahwa ternyata Berita Acara Tukar Menukar dan Pemberian Ganti Rugi, Nomor 1 - 1931, tanggal 21 Nopember 1931 dan Nomor 3 - 1932, tanggal 10 Oktober 1932 tidak merupakan pelepasan hak milik atas tanah masyarakat Desa Sendi, tetapi hanya merupakan penaggantian atas tanaman di lahan masyarakat Desa Sendi dan hal tersebut tidak menghilangkan hak milik atas tanah bagi masyarakat Desa Sendi, tetapi dalam kenyataannya Perhutani telah menggunakan Berita Acara tersebut sebagai alat bukti hak.

5. Bahwa secara hukum, Berita Acara Tukar Menukar dan Pemberian Ganti Rugi, Nomor 1- 1931, tanggal 21 Nopember 1931 dan Nomor 3 - 1932, tanggal 10 Oktober 1932 tersebut terjadi di Jaman Belanda, yang menurut fakta notoir (tidak perlu dibuktikan) merupakan tindakan pemaksaan kepada rakyat sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

6. Bahwa selain itu, penguasaan lahan rakyat oleh Boschwezen setelah berlakunya UU No. 5 / 1960 (UU Pokok-pokok Agraria) harus dilakukan identifikasi. Perhutani tidak dapat begitu saja melakukan klaim dengan cara meneruskan penguasaan lahan milik rakyat yang dikuasai Boschwezen, kecuali jika Badan Pertanahan Nasional telah melakukan konversi dan memberikan suatu hak pengelolaan kepada Perhutani.

7. Bahwa karena belum adanya kepastian dasar hak penguasaan Perhutani atas kawasan hutan tersebut maka sesungguhnya lebih dulu harus ditetapkan lebih dulu batas kawasan hutan, apalagi di era otonomi daerah wewenang penyusunan batas kawasan hutan ada di tangan pemerintah propinsi dan kabupaten / kota, sebagaimana hal itu juga diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001, tanggal 12 Pebruari 2001, dan untuk hutan di kawasan Jawa Timur juga memperhatikan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Di Propinsi Jawa Timur.

8. Bahwa pihak Perhutani sendiri, berdasarkan kesaksian masyarakat di Pacet dan sekitarnya, telah melakukan penebangan atas hutan di lahan sengketa tersebut yang topografinya rata-rata 45 derajat, dan hal itu merupakan pelanggaran hukum yang serius, juga merupakan tindak pidana perusakan lingkungan dan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka kami meminta kepada Perhutani untuk:

melakukan “pembatalan” atas laporannya di Polres Mojokerto segera, dengan permintaan agar Polres Mojokerto membatalkan proses penyidikan yang dilakukan kepada warga yang tergabung dalam FPR Mojokerto, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Agustus 2006.

Apabila Perhutani tidak menjalankan permintaan dalam somasi ini maka kami atas nama FPR Mojokerto akan melakukan upaya-upaya hukum, diantaranya: melaporkan Perhutani Jawa Timur dengan tuduhan telah melakukan perusakan hutan lindung dan lingkungan, melakukan penguasaan secara tidak sah terhadap lahan Desa Sendi, serta upaya-upaya hukum lainnya yang memungkinkan untuk itu.
Adapun selama ini kami tidak melakukan upaya hukum atas perbuatan Perhutani yang diduga keras melanggar hukum tersebut karena berharap masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan di meja perundingan sebab selama ini yang berperan aktif mengamankan hutan di kawasan Pacet Selatan adalah masyarakat Dusun Pacet Selatan sendiri, sampai kemudian Perhutani sendiri yang melakukan perusakan hutan tersebut. Tetapi “penyerangan” terhadap eksistensi dan hak-hak warga FPR Mojokerto secara terus-menerus akan menumbuhkan perlawanan.

Demikian surat ini dan terima kasih.

Hormat FPR Mojokerto
Penasihat hukum,

S U B A G Y O, S H
Koordinator APRS

Kontak : 031-60604549, 081615461567

2006-08-02T22:26:00.000+07:00

Aksi Teater :”Manusia Lumpur Menggugat”

Rabu, 2 Agustus 2006

Aksi Teatrikal Manusia Lumpur
Siang hari, sekitar pukul 12.00 WIB tampak 11 pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo (SKLPL) melumurkan lumpur di sekujur badan, wajah hingga ujung rambut mereka masing-masing di pelataran Arca Joko Dolog, Taman Apsari, Surabaya. Kurang lebih 30 menit kemudian mereka mulai beraksi.

Dari Taman Apsari, 11 pemuda ‘lumpur’ tersebut mengarak pria berkemeja kuning dengan kalung karton yang bertuliskan Lapindo Brantas Inc (LBI) di bagian dada dan karton PT Energi Mega Persada (PT EMP) serta BP Migas yang dikalungkan di bagian punggung. Ketiga lembaga tersebut digabungkan karena LBI, PT EMP dan BP Migas berada dalam kendali satu sosok ‘tersangka’ saja.

Sebelum diarak, ‘tersangka’ tersebut dinaikkan ke sepeda kumbang. Sepeda kumbang dimaknai sebagai kendaraan rakyat, yang tidak menggunakan minyak dan gas bumi sebagai bahan bakar. ‘Tersangka’ diarak dengan kondisi tangan dan leher terikat tampar hijau yang dipegang oleh salah satu pemuda ‘lumpur’, sebagai simbol bahwa LBI, PT EMP dan BP Migas harus diadili oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di belakang mereka tampak 3 pemuda lain yang mengangkat spanduk berilustrasikan setan yang berdiri di atas rumah yang tergenang lumpur. Dalam gambar itu tertulis “Tangkap – Adili Direksi Lapindo, Korbarkan Semangat Perlawanan”.

Sepanjang perjalanan dari Embong Wungu - Jl Basuki Rahmat – Gubernur Suryo, para pemuda ‘lumpur’ berteriak “Adili Direksi Lapindo, Bakar Lapindo, Tutup Lapindo, dan Pengadilan Rakyat Untuk Lapindo” sambil melempari ‘tersangka’ untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai kuasa di buminya sendiri.

Arak-arakan tersebut berhenti di dua titik, yaitu di depan Grahadi dan di persimpangan Gubernur Suryo. Ketika berhenti, ‘tersangka’ diturunkan dari sepeda kumbang, diikat ke tiang, dilempar serta diinjak untuk menunjukkan simbol bahwa ‘tersangka’ harus mendapat hukuman atas penderitaan lebih dari 20.000 rakyat Sidoarjo.

Pembunuhan Pelan – Pelan Oleh Industri Migas
Aksi ini juga merefleksikan tentang industri eksplorasi dan eksploitasi migas di Jawa Timur yang keseluruhannya berada di kawasan padat huni. Tingkat resiko yang muncul dari industri migas sangat tinggi. Ke depan, kemungkinan besar bencana akibat industri migas tidak hanya terjadi di Sidoarjo dan Bojonegoro saja, karena informasi – informasi tentang resiko serta fakta mengenai kerusakan atau dampak akibat ‘pengerukan’ dan aktivitas eksplorasi / ekslpoitasi migas tidak pernah sampai kepada publik (tercantum dalam pasal 20 UU no 22 Tahun 2001).
Bersiaplah Jawa Timur, karena diprediksi lebih dari 13 juta penduduk Jawa Timur hidup dalam bayang – bayang bahaya dampak berbahaya aktivitas industri migas.

Desakan Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo
Mengingat tingginya resiko aktivitas eksplorasi / eksploitasi migas terhadap manusia, SKLPL mendesak Pemerintah Pusat dan instansi terkait untuk mengevaluasi kelayakan ijin eksplorasi dan eksploitasi industri migas, terutama yang berada di kawasan padat huni. Perlindungan dan keselamatan rakyat harus diprioritaskan.

Duhita Swastihayu
Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi
Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

2006-08-02T21:43:00.000+07:00

Siaran Pers Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo
MORATORIUM INDUSTRI MIGAS JATIM UNTUK KEDAULATAN RAKYAT

Nampaknya berbagai bencana industri migas di tanah air, tidak cukup untuk membuat para pengusaha migas dan pemerintah berpikir ulang atas eksplorasi dan eksploitasi migas di bumi Indonesia. Justru keinginan pemerintah untuk menggadaikan kekayaan alam Indonesia berupa migas semakin menggila, ditandai dengan rencana penjualan 41 blok migas lagi ke investor. Padahal contoh nyata bencana yang ditimbulkan dari industri migas ini cukup besar. Salah satunya semburan gas dan lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo, yang pada hari ini tepat menginjak hari ke-66 belum juga bisa dihentikan. Besarnya semburan lumpur yang mencapai 64.000 m3/hari setidaknya telah menenggelamkan sekitar 240 hektar lahan permukiman, pertanian, dan industri di 5 desa dengan kedalaman lumpur 3-7 meter sehingga memaksa lebih dari 8000 orang mengungsi. Belum kering air mata warga Sidoarjo atas bencana semburan gas dan Lumpur panas Lapindo. Tepat dua bulan setelah itu terjadi lagi bencana serupa di Bojonegoro yaitu meledaknya sumur migas Sukowati 5 yang memakan korban warga dari 3 desa (Desa Campurejo Kec. Bojonegoro, Desa Ngampel dan Sambiroto Kec Kapas, Kabupaten Bojonegoro). Jika dilihat, kedua bencana industri migas ini sama-sama berada di tengah permukiman padat.

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi padat penduduk yang kaya akan sumber migas dengan total cadangan minyak 249,19 juta barel dan gas 4,32 TCF. Dengan potensi migas sebesar ini, di Jawa Timur terdapat lebih dari 20 blok wilayah kerja migas yang telah diijinkan beroperasi, 16 blok migas (1.796.072,03 Ha) diantaranya berada di darat (onshore). Dengan demikian terdapat lebih dari 13 juta penduduk Jawa Timur hidup dalam resiko bahaya kecelakaan industri migas.

Ironisnya, pernyataan-pernyataan pejabat publik di media masa sangatlah memalukan dan terkesan lepas tangan. Misalnya Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan bahwa semburan lumpur panas di Porong semuanya tanggung jawab Lapindo. Beberapa hari yang lalu dia juga menyatakan bahwa pemerintah lepas tangan dalam kasus ledakan sumur migas Sukowati dan terjadinya bencana ini adalah resiko rakyat Indonesia yang tinggal di negeri yang kaya akan migas.

Pemerintah dan pengusaha industri migas sebenarnya mengetahui resiko-resiko yang akan muncul dari industri migas, khususnya di tengah permukiman padat. Namun faktanya warga di sekitar sumur eksplorasi maupun eksploitasi migas sama sekali tidak mengetahui resiko tersebut karena memang informasi tersebut sengaja ditutup rapat-rapat baik oleh pemerintah maupun pihak pengusaha.

Oleh karenanya kami yang tergabung dalam Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo mendesak diwujudkannya moratorium industri migas Jatim. Pemerintah harus segera mengevaluasi seluruh kebijakan dan tindakannya atas ijin eksplorasi dan eksploitasi migas di Jawa Timur. Dan jika memang industri migas tersebut jelas-jelas membahayakan rakyat, maka pemerintah harus berani dan tegas mencabut ijin operasi pertambangan tersebut. Perlindungan atas keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam pertimbangan pemberian ijin eksplorasi atau eksploitasi migas di Indonesia.

CP: Yuliani (085648027407)

2006-07-30T14:56:00.000+07:00

Jawa Timur, Kaya Migas = Kaya Bencana

Lumpur Belum Mampet
Hingga hari ini, Minggu, 30 Juli 2006, semburan lumpur di Sidoarjo masih belum mampet. Lumpur sebanyak 3,1 juta meter kubik telah menggenangi lebih dari 200 hektar lahan. Jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah. Lebih dari 19 pabrik tutup, 1873 tenaga kerja menganggur, total pengungsi sampai hari ini sebanyak 2.122 KK (8.146 jiwa), dan warga yang harus dirawat di rumah sakit sebanyak lebih dari 20.000 orang.

Menariknya, tanggapan dari dinas – dinas pemerintahan terkait (BP Migas, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Pengendali Dampak Lingkungan, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat) serta pemilik saham sektor migas di Blok Brantas (PT Energi Mega Persada, Santos, Medco, Lapindo Brantas Inc, Perusahaan Gas Negara), terkesan „adem ayem“ dan menunda penanganan lumpur. Publikasi informasi penting terkait dengan lumpur seperti kandungan limbah B3 dalam lumpur; pemasukan negara, propinsi dan kabupaten dari sektor migas; pengeluaran negara (cost recovery), serta kandungan migas dalam perut bumi tidak pernah sampai kepada publik, bahkan kepada masyarakat setempat.

Walhi Jatim mencatat bahwa dalam kasus semburan lumpur Sidoarjo, Lapindo Brantas Inc (LBI) telah melakukan kebohongan publik dan intransparansi informasi yang didukung penuh oleh dinas pemerintahan, pemilik saham Blok Brantas, dan bahkan beberapa institusi pendidikan ternama Indonesia. Dinas pemerintahan, dari tingkat Kelurahan hingga Negara bertindak konyol menjadi „Public Relation“ LBI dengan mengumumkan penyebab semburan, kandungan lumpur, „bantuan“ LBI untuk pengungsi, hingga penanganan lumpur (yang tidak kunjung selesai). Beberapa institusi pendidikan, dengan pengetahuan yang mereka miliki, pun ternyata tidak mampu bersikap netral, dan berlomba – lomba menjadi „corong gratis“ LBI.

Jawa Timur, Pundi – Pundi Strategis Untuk Siapa?
Industri migas adalah sumber uang tunai, karena seluruh umat manusia di dunia telah dibuat tergantung dengan minyak dan gas. Beruntung, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor migas terbesar dunia. Propinsi Jawa Timur, saat ini menopang 40 % migas nasional dengan 28 Blok Migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah Blok Brantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di 3 Kabupaten Jawa Timur (Sidoarjo 43 sumur, 4 sumur di Mojokerto dan 2 sumur di Pasuruan).

Klaim bahwa migas adalah tulang punggung perekonomian nasional terus didengungkan. Benarkah itu? Jika ditelusuri, misal Kabupaten Sidoarjo sebagai pemilik 43 dari 49 sumur di Blok Brantas, pada tahun 2004, Konsep Dana Bagi Hasil Gas Alam yang disusun Ditjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI untuk Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa pendapatan kotor Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 527.919.084.000 ; namun pembebanan biaya (cost recovery) dan FTP (First Transfer Petroleum / Transfer Gas Pertama) oleh KPS (kontrak Production Sharing), BP Migas dan Pemerintah Pusat juga mencapai angka sama. Artinya, setelah disunat dengan berbagai biaya, pendapatan bersih Kabupaten Sidoarjo dari sektor migas sama dengan Rp 0. Rupanya klaim tulang punggung perekomian tersebut hanya sebatas lelucon Pemerintah dengan para pemegang saham Blok Migas, karena tidak ada sepeser pun yang didapatkan oleh masyarakat Sidoarjo sebagai sumber pembiayaan kepentingan publik. Seharusnya melalui pendapatan daerah, pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi rakyat dapat dilaksanakan.

Lagi – Lagi Tambang Migas Jawa Timur Bawa Bencana
Tepat 2 bulan tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan LBI, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.

Kecelakaan industri migas bukan barang baru di Indonesia, terutama di Jawa Timur, sebagai pemasok 40 % suplai migas negara. Dan sepertinya banjir lumpur Sidoarjo tidak mampu mengobati kemandulan para pengambil kebijakan sektor energi dalam menentukan sikap.

Tuntutan Walhi Jatim
1. Melakukan proses hukum yang adil dan transparan terhadap Lapindo Brantas Inc serta Pertamina - Petrochina East Java, masing - masing dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo dan ledakan gas hidrogen sulfida di Bojonegoro.
2. Mencabut ijin KPS kedua perusahaan tersebut untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar wilayah tambang dan lingkungan hidup.
3. Melaksanakan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang – undangan yang ada untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar sektor dalam konteks pertambangan
4. Menyusun strategi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pencadangan minyak dan gas bumi untuk masa depan dengan memperhatikan kebutuhan pemulihan ekosistem dan konsumsi dalam negeri

Duhita Swastihayu
Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi
Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

2006-07-28T20:53:00.000+07:00

Aksi Seret Tong Bocor Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo

Jumat, 28 Juli 2006

Pukul 16.15 WIB, Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo (SKLPL) mulai menggelar aksi teatrikal menuntut pencabutan Production Sharing Contract Lapindo Brantas Inc, sebagai solusi untuk menjamin keselamatan rakyat dari bencana tambang.

Dalam aksinya, 6 orang dari SKLPL menarik tong hitam bertuliskan ”Bencana Lumpur Panas” mulai dari patung Joko Dolog – Taman Apsari menuju Jl Gubernur Suryo, Jl Jenderal Sudirman, Jl Embong Kenongo, dan kembali lagi ke Joko Dolog. Tong hitam digunakan sebagai simbol perut bumi yang selalu dirahasiakan dari publik dan masyarakat Indonesia. Tong tersebut sengaja dibuat berlubang dan di dalamnya diisi dengan lumpur sehingga lumpur tersebut berceceran sepanjang jalan yang dilalui oleh SKLPL.

Aktor – aktor SKLPL tersebut masing – masing mengenakan kemeja, dasi dan jas serta mengalungkan karton untuk menunjukkan simbol perusahaan – perusahaan migas dan pemegang kekuasaan di Blok Brantas, yaitu Santos, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Energi Mega Persada, Lapindo Brantas Inc, BP Migas, dan Medco. Tidak ada orasi dalam aksi tersebut, karena mereka meniru kelakuan para pemegang kekuasaan dan pemodal migas yang tetap bungkam dan seolah-olah cuci tangan.

Mereka berlima (kecuali pria yang mengenakan tanda Energi Mega Persada), menyeret tong tersebut dan berhenti di dua tempat, yaitu di depan Grahadi dan di persimpangan Jl Gubernur Suryo – Jl Jenderal Sudirman. Ketika berhenti, secara bergiliran, keenam aktor tersebut naik ke atas tong dan menari – nari sambil merokok. Hal tersebut dilakukan para aktor SKLPL untuk menyindir para pihak pemegang kekuasaan yang sampai saat ini ‘bahagia’ karena telah menyelamatkan aset mereka masing – masing tanpa memikirkan penderitaan rakyat Sidoarjo.

Duhita Swastihayu
Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi
Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

2006-07-18T17:18:00.000+07:00

KANDUNGAN LUMPUR LAPINDO ANCAM RIBUAN NYAWA MANUSIA

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur (PU) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), luapan lumpur akibat kesalahan Lapindo Brantas Inc (LBI) mengandung Fenol 4 kali lipat lebih besar dari baku mutu (nilai standar) limbah cair yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 45 tahun 2002. Sementara kadar raksa dan nitrit dalam lumpur masing-masing lebih besar 2 dan 6 kali lipat dari SK Gubernur Jatim.

Fenol, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), termasuk zat pencemar yang bersifat kronis. Kontak langsung fenol di kulit dapat membuat kulit seperti terbakar dan gatal-gatal. Fenol yang masuk ke tubuh melalui makanan bisa menyebabkan sel darah merah pecah, jantung berdebar, gangguan ginjal dan bila melebihi nilai baku mutu bisa menyebabkan kematian (Kompas, 19 Juni 2006)

Sementara itu, dari hasil Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Surabaya menunjukkan bahwa gas lumpur mengandung hidrogen sulfida (H2S) kadar tinggi. H2S transparan, berbau seperti telur busuk dalam kadar konsentrasi rendah dan tidak berbau pada kadar konsentrasi tinggi. H2S sangat beracun dan mengurangi kadar oksigen dalam darah. H2S dalam kadar rendah dapat menyebabkan mata terasa pedas, nyeri dan pedih; hidung terasa panas, sukar mendeteksi bau-bauan, indera penciuman tidak berfungsi; iritasi saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, tekanan darah rendah, gangguan pencernaan, dan keringat dingin. Gejala-gejala tersebut berkurang setelah penderita dijauhkan dari sumber H2S.

Respon Fisik (Manusia Dewasa) Terhadap Hidrogen Sulfida (H2S)
Kadar H2S (ppm/ bagian persejuta) Indikasi
10 ppm Mata terasa pedas, memerah, nyeri dan pedih

50-100 ppm Hidung terasa panas, sukar mendeteksi bau-bauan, indera penciuman tidak berfungsi; iritasi saluran pernapasan setelah 1 jam menghirup gas H2S

100 ppm Batuk; Mata terasa pedas, memerah, nyeri dan pedih; hidung tidak mampu mendeteksi bau-bauan setelah 2 – 15 menit menghirup gas. Saluran pernapasan terganggu, mata semakin pedas setelah 15 – 30 menit, diikuti iritasi tenggorokan (tenggorokan terasa tercekat, sukar menelan, nyeri berkepanjangan) setelah satu jam.

Duhita Swastihayu
Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi
Walhi Jawa Timur

2006-07-01T03:51:00.000+07:00

Kebocoran Gas Hidrogen Sulfida dan Banjir Lumpur
PT. Lapindo Brantas; Perusahaan yang tidak beretika lingkungan
Surabaya, 3 Juni 2006

Untuk kesekian kalinya kembali terjadi kebocoran Instalasi pipa gas perusahaan gas di Jawa, setelah pada tahun 2005 di Laut Jawa, kawasan sepanjang pesisir Indramayu tercemar oleh berbagai limbah yang sebagian besar berupa limbah jenis minyak serta zat beracun lainnya, sehingga produktifitas tambak udang dan ikan menurun akibat aktivitas Kilang Balongan.

Kali ini, ratusan masyarakat sekitar Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo terpaksa harus mengungsi, diantaranya sudah ada yang masuk rumah sakit, beberapa sekolah diliburkan, akibat kepulan asap putih yang keluar dari pipa gas PT Lapindo Brantas bocor pada tanggal 29 Mei 2006 kemarin. Tidak sekedar kepulan asap biasa saja ternyata, asap putih yang keluar dari didihan gas yang keluar dari pipa bawah tanah milik PT Lapindo Brantas tersebut mengandung hidrogen sulfida H2S (zat kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan). Sampai hari ini lumpur-lumpur tersebut sudah memasuki rumah-rumah warga.

Akibatnya, tidak hanya udara yang tercemar akibat zat kimia tersebut, semburan lumpur panas dari dalam tanah terus mengalirkan lumpur-lumpur pekat yang sudah mengaliri lahan-lahan milik warga dan aliran airnya sudah masuk ke saluran irigasi pertanian masyarakat. Hasil pengamatan tim investigasi Walhi Jatim menunjukkan bahwa ikan-ikan dan hewan-hewan jentik lainnya yang biasa hidup di parit-parit irigasi tersebut mengapung dan mati. Sumur-sumur warga sekitar yang hanya berjarak ± 100 meter dari lokasi PT Lapindo Brantas sudah tercemar, sehingga warga sudah mulai merasa ketakutan untuk mengkonsumsi air sumur yang mereka miliki karena takut keracunan.

Tanggapan Atas Press Release Menejemen PT. Energi Mega Persada Tbk.

PT. Lapindo Brantas sebagai operator Brantas PSC anak perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pemegang Usaha Pertambangan (PUP) wajib melaksanakan ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi, upaya konservasi, pengelolaan sisa suatu kegiatan atau proses dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/pemurnian bahan galian.

Dalam releasenya PT. Energi Mega Persada Tbk (‘ENRG”) sebagai perusahaan induk dari PT. Lapindo Brantas, tertanggal Jakarta, 30 mei 2006 yang ditandatangani oleh Director PT. Energi Mega Persada Tbk. Mr. Thomas Leo Soulsby, Mengakui bahwa sumur eksplorasi Banjarpanji-1 (lokasi PT. Lapindo Brantas) mengeluarkan gas, uap, dan air yang menguap kepermukaan. Ia mengatakan, ”.... kejadian tersebut tidak berakibat pada rusaknya barang-barang pihak ketiga. Kebocoran gas hidrogen sulfida 0,01 ppm sudah bisa dikatakan sangat berbahaya yang bisa berakibat pada kematian pada makhluk hidup atau ekosistem. Padahal, gas hidro sulfida PT. Lapindo Brantas yang bocor sudah mencapai 3 ppm (part per million).

Pernyatakan tersubut merupakan bentuk kebohongan publik perusahaan, oleh karena gas, uap, dan luapan air yang menyembur dari lokasi pengeboran telah menyebabkan jatuhnya korban, sebagian rumah warga ada yang rusak, sumur warga tidak bisa dipakai, resapan air yang mengalir keselokan irigasi sawah warga mengakibatkan banyak tanaman warga mulai rusak (padi, singkong dan pisang) warga banyak yang roboh dan mati seluas ± 17 hektar sawah (lahan pertanian). Bahkan terakhir lumpur air yang meluap sudah menggenaangi jalan raya, sehingga jalan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda empat saja.

PT. Lapindo Berantas Harus Bertanggung Jawab Atas Kerugian Ekologi Dan Masyarakat.

Kategori usaha yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas termasuk dalam golongan bahan galian strategis (lihat: PP No. 27 Tahun 1980 Ttg Penggolangan Bahan-Bahan Galian) maka dalam pertanggungjawaban ekologis inilah masyarakat akan bisa mengukur kerja PT. Lapindo Brantas dalam persoalan lingkungan dan sebagai pembelajaran bagi coorporate-coorporate migas lainnya.

Dalam Surat Ederan Menteri Pertambangan Dan Energi RI Nomor 1462/20/DJP/1996, sebagai salah satu syarat/pertimbangan Pemeberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi atau Eksploitasi harus dilakukan Pengumuman Setempat (PS) untuk melindungi kepentingan Sosial rakyat setempat dimana usaha pertambangan dilakukan.

Hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Walhi Jatim; menurut keterangan sebagai warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang dimintai keterangannya bahwa, selama beroperasi 3 (tiga) bulan PT. Lapindo Brantas tidak pernah melakukan Sosialisasi atau Pengumuman Setempat (PS) terhadap warga, termasuk pemerintah yang ada.

Bahwa, terkait terhadap setiap mekanisme perijinan usaha dan petunjuk-petunjuk teksin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tunduk pada peraturan undang-undang nomor 11 tahun 1967tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dengan asas lex specialis, akan tetapi terhadap setiap usaha dan / atau kegaiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus tunduk pada Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolahan lingkungan hidup. Masyarakat Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagai masyarakat terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari adanya usaha eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas oleh karena kedekatan jarak tinggal, berhak dan harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Terkait dan kepolisian harus mengusut tuntas.

Bahwa, pada saat dampak kerusakan ekologi dan kerugian masyarakat timbul (materil dan/atau Immateriil) akibat adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan PT. Lapindo Brantas maka, Dinas terkait (Bupati, Bapedal, Dinas ESDM, Dinas Pengairan), Polri beserta stake holder lainnya harus melakukan suatu tindakan hukum konkrit untuk melakukan penyelamataan lingkungan dan menghindari kerugian masyarakat.

Bahwa, akibat hukum yang telah ditimbulkan dari kealpaan yang dilakukan PT. Lapindo Brantas atas kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, demi hukum telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 42 ayat (1), Subsider Pasal 45, Subsider pasal 47 UU LH 23/1997.

Pasal 43 (1) ;
“Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 45 :
“ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, diancam pidana denda diperberat dengan sepertiga.”

Pasal 47 :
“selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang ini,terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana dan / atau
b. penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan dan / atau
c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan / atau
e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; atau
f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain tindakan hukum yang harus dan seharusnya dilakukan oleh petugas terkait incasu, warga yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dapat melakukan upaya hukum presedural lainnya, yaitu melui gugata Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan yang dilakukan PT. Lapindo Brantas.

2006-06-29T01:28:00.000+07:00

Kasus Lapindo dan Kaji Ulang UU Migas

Oleh Andrie S Wijaya, Pengkampanye Energi JATAM

Dalam 3 minggu belakangan ini, tak satu pihakpun meragukan dampak kerusakan yang ditimbulkan luapan lumpur panas dan gas Sulfur (H2S) dari lokasi eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong Sidoarjo. Kalaupun ada, itu hanya berkutat seputar penyebabnya saja. Lapindo mengkambinghitamkan gempa yang terjadi sehari sebelumnya di Yokjakarta dan sekitarnya. Sementara alasan tersebut jelas telah dipatahkan oleh banyak ahli geologi dan perminyakan. Terlepas dari perdebatan yang ada, faktanya hingga tulisan ini diturunkan, sudah 4 desa yaitu Jatirejo, Siring, Reno Kenongo dan Kedung Bendo terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 2 meter Sebanyak 15 industri kecil dan menengah terpaksa menghentikan operasinya dan meliburkan ribuan karyawannya. Tak hanya itu sebanyak 120 ha lahan pertanian hancur, sebanyak 4000 jiwa menjadi pengungsi dan 580 penduduk lainnya harus di rawat dirumah sakit. Ini belum termasuk kerugian dan dampak turunannya pada sektor-sektor lainnya, seperti transportasi dan pendidikan.

Kejadian diatas, mengundang pertanyaan banyak pihak. Khususnya mengenai kelambanan penanggulangan luapan lumpur panas hingga meluas dan terkesan tidak dapat dikendalikan. PT Lapindo Brantas, sebagai aktor utama dalam hal ini, nampak panik dan cenderung berupaya menutupi sebab musabab kejadian. Ironisnya, kondisi ini diperburuk oleh pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah dan militer, baik dari daerah Jawa Timur maupun Jakarta. Alih-alih membantu menenangkan publik, justru pertnyataan mereka membuat publik semakin bingung dan menuai kecaman dari banyak pihak. Sementara lumpur panas terus menggerus salah satu wilayah subur di Kecamatan Porong ini dan tindakan penanganan terhadap korban cenderung diabaikan.

PT Lapindo Brantas menyebutkan bahwa luapan Lumpur panas terjadi karena blowout. Yang mengakibatkan bocoran gas berupa semburan asap putih disertai lumpur membumbung tinggi + 10 m, baunya mirip telur busuk atau elpiji. Blowout sesungguhnya satu kejadian yang biasa terjadi dan bisa diprediksikan kejadiannya dalam proses eksplorasi minyak dan gas. Sayangnya sejak awal perusahan menutupi fakta yang sebenarnya. Hal ini merujuk siaran pers yang dikeluarkan Induk perusahaan Lapindo yaitu PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) tertanggal 30 Mei 2006. Yang intinya melaporkan bahwa, “Perusahaan menemukan sedikit gas, uap dan air yang meluap kepermukaan bersebelahan dengan sumur eksplorasi Banjar Panji -1 yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan bahwa tidak terjadi hal yang fatal dan kerusakan terhadap peralatan rig”. Dalam siaran pers itu, pihak EMP secara tegas menyatakan bahwa telah mengimplementasi semua proses standar dalam pengeboran sumur Banjar Panjir-1, hingga kedalaman 9.297 kaki atau sekitar 2804 meter. Namun, hal ini terbantah oleh surat tertanggal 5 Juni 2006 dari Pihak Medco, salah satu rekanan PT. Lapindo di Blok Brantas yang menyebutkan bahwa pihak Lapindo tidak mengikuti prosedur standar dan mengabaikan pemasangan casing (selubung) saat pengeboran mencapai kedalaman 8.500 feet. Artinya diduga PT Lapindo telah melakukan kelalaian dalam prosedur eksplorasinya.

Desakan dari banyak pihak dan terungkapnya berbagai fakta dilokasi pemboran, pada akhirnya membuat pihak Lapindo mengakui bahwa mereka telah kehilangan lumpur bor di kedalaman 9.297 feet. Pengakuan ini jelas sangat terlambat mengingat luapan lumpur makin tidak terkendali, tidak kurang 50.000 meter kubik lumpur panas dan gas tumpah menutupi apa saja yang dilewati. Jumlah tersebut 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah yang disampaikan perusahan kepada publik. Wajar kalau kemudian kepolisian mengarahkan penyidikan bahwa telah terjadi kelalaian dalam prosedur pengeboran Sumur Banjar Panji-1.

Sayangnya langkah penyidikan pihak kepolisian tidak berjalan mulus, lantaran pihak Lapindo tak bersedia menyerahkan berbagai dokumen terkait dengan pengeboran. Dalihnya, dokumen tersebut berstatus rahasia negara. Dalam UU Migas nomor 22 tahun 2001 pasal 20 memang diatur dan dijamin soal kerahasiaan data dan informasi seputar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. UU Migas ini tidak hanya menjadi tembok penghalang bagi pihak kepolisian saja. Tetapi juga menjadi penghambat dalam usaha tanggap darurat.

Sebagaimana diketahui, sejak UU Migas berlaku otoritas pelaksaaan Kontrak kerja sama dan pengawasan kegiata sector Migas yang sebelumnya berada di Pertamina (Badan Usaha Milik Negara) kini berada pada Badan Pengelola (BP) Migas (Badan Hukum Milik Negara). BP Migas sebagai pelaksana negara (regulator) tentu tak memiliki kapasitas sebanyak Pertamina baik dari segi sumber daya manusia, dana, kapasitas hingga kewenangan BP Migas tentunya sangat terbatas. Apalagi ditambah dengan sistem birokrasinya sebagai Badan Hukum Milik Negara. Dalam kasus Lapindo, boleh dibilang tindakan-tindakan yang diambil BP Migas bergantung pada kebijakan dan ‘kemampuan’ PT Lapindo Brantas. Yang terbukti dilapang tak cukup mengambil tindakan yang dibutuhkan.

Jika ditelaah lebih lanjut berlakunya UU Migas memperlemah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap operator pertambangan, khususnya untuk memastikan mereka mengikuti prosedur beroperasi yang aman. Bagaimana tidak, jika BP Migas saat ini tidak memiliki sistem dimaksud. Sistem yang dulunya pernah dibangun dan dikelola oleh Pertamina sebagai wakil pemerintah.

Langkah selanjutnya bisa ditebak, pemerintah dipastikan tidak akan berani mengambil tindakan untuk mencabut Ijin operasi PT Lapindo Brantas. Mengapa begitu ? Sejak adanya UU Migas, pemerintah hanya memiliki fungsi regulator. Demikian pula BP Migas yang merupakan badan pelaksana pemerintah, yang tentu tak memiliki sistem dan perangkat sebagai BUMN, seperti halnya Pertamina. Artinya jika ijin Lapindo dicabut, pemerintah tak akan mampu mengelola “warisan” Lapindo. Apalagi diketahui ada kelompok yang sangat berkuasa di balik keberadaan Lapindo, yaitu kelompok Bakrie. Yang saat ini juga menjadi pejabat utama di jajaran pemerintahan SBY. Lapindo Brantas adalah anak perusahaan Energi Mega Prasada (EMP) yang juga memiliki operasi di beberapa lapangan migas di Selat Malaka, Sumatra Selatan, dan lainnya selain di Jawa Timur. Menurut sebuah laporan, perusahaan ini menguasai cadangan minyak dan gas terbukti 320 juta barrel, jika ongkos E&P sekitar U$10-15/barel dan harga minyak U$70/barel, maka harga cadangan itu saja sudah mendekati U$2 miliar. Dapat dibayangkan kekuatan modal dan kekuasaan politik di balik Lapindo. Penanganan penyelesaian kasus perdata Newmont yang berakhir kepada Good will Agreement memberikan pelajaran kepada kita betapa sulitnya pejabat public di negeri yang sarat KKN ini memisahkan urusan publik dengan bisnisnya. Situasi ini tentu akan mudah ditangani sebelum UU Migas berlaku. Jika ijin operasi PT Lapindo dicabut dicabut, Pertamina bisa mengambil alih segala tindakan yang diperlukan dalam penanganan bencana yang terjadi hingga mengambil alih pengelolaan lapangan bersangkutan.

Kasus luapan lumpur panas dan gas di Porong Sidoarjo ini memberikan dua pelajaran penting. Pertama, Urusan keselamatan dan produktifitas rakyat serta aset-asetnya harusnya menjadi prioritas untuk diselamatkan dalam kasus Lapindo. Ironis, yang terjadi justru sebaliknya. Penduduk pontang-panting menyelamatkan diri, bahkan harus berswadaya untuk membuat tanggul pelindung, menyediakan makanan dan minuman saat membersihkan lumpur dan upaya lainnya. Pendek kata, rakyat yang paling direpotkan oleh bencana banjir lumpur ini. Sementara pejabat daerah dan pusat terus berpolemik, memberikan informasi yang membingungkan publik dan menguntungkan Lapindo. Sedangkan PT Lapindo sibuk mengkambinghitamkan gempa sebagai penyebab blowout. Kantor Dinas Pekerjaan Umum setempat atau Jasa Marga memprioritaskan keselamatan sepenggal jalan tol, bukannya kehidupan penduduk setempat. Dan ironisnya pemerintah baru membentuk tim setelah banjir lumpur berlangsung 20 hari. Yang kedua, UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) harus dikaji ulang keberadaannya. Kasus Lapindo membuktikan sistem pengaturan pengelolaan Migas melalui skema UU Migas memperlemah posisi pemerintah sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap operator pertambangan Migas. Akibatnya public dan pemerintahlah yang harus menangungnya.